Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh BPD

Sesuai dengan pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa bentuk pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa berupa Monitoring dan Evaluasi. Berikut ini adalah instrumen pengawasan yang dilakukan oleh BPD mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*